Perkuat Ketepatan Sasaran Bansos, Kader Posyandu Disiapkan Jadi Agen Perlindungan Sosial

Perkuat Ketepatan Sasaran Bansos, Kader Posyandu Disiapkan Jadi Agen Perlindungan Sosial
Kota Pekalongan– Tim Penggerak (TP) Posyandu Kota Pekalongan bersinergi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) dalam memperkuat peran kader Posyandu sebagai agen perlindungan sosial. Upaya ini dilakukan melalui sosialisasi Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal (SPM) sekaligus pengenalan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mendukung akses dan pemutakhiran data perlindungan sosial.
Kegiatan tersebut menyasar Ketua TP Posyandu tingkat kecamatan dan kelurahan serta kader Posyandu. Setelah dilaksanakan di Kecamatan Pekalongan Selatan selama dua hari, sosialisasi berlanjut di Kecamatan Pekalongan Utara.
Ketua TP Posyandu Kota Pekalongan, Inggit Soraya menyampaikan, keterlibatan kader sebagai agen perlindungan sosial diharapkan dapat membantu masyarakat memahami dan mengakses informasi terkait data penerima bantuan sosial. Melalui aplikasi IKD, kader juga diharapkan dapat membantu melakukan pengecekan data, termasuk kategori desil kesejahteraan masyarakat.
"Harapannya, TP Posyandu, kader-kader, hingga masyarakat bisa memanfaatkan aplikasi IKD untuk mengetahui data perlindungan sosial. Jika ada masyarakat yang benar-benar membutuhkan tetapi belum menerima bantuan, tersedia mekanisme sanggah yang bisa dimanfaatkan," ujarnya saat ditemui pada pelatihan kader TP Posyandu se Kota Pekalongan, di aula Labkesda, Kamis (5/11/2026).
Ia menjelaskan, pengecekan data menjadi penting agar bantuan sosial dapat disalurkan lebih tepat sasaran, mengingat kuota bantuan yang tersedia terbatas. Karena itu, kader diharapkan dapat membantu mengarahkan masyarakat sesuai ketentuan dan kriteria penerima bantuan.
Sementara itu, Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data Disdukcapil Kota Pekalongan, Moh. Ikrarudin, menuturkan bahwa IKD merupakan aplikasi yang merepresentasikan identitas kependudukan digital dan menjadi salah satu akses untuk menggunakan layanan perlindungan sosial.
"Untuk masyarakat yang ingin mengajukan bantuan secara mandiri, salah satu persyaratannya adalah mengaktifkan IKD. Aktivasi dapat dilakukan di kecamatan, Disdukcapil, maupun melalui layanan yang tersedia," tuturnya.
Ia menambahkan, pengajuan perlindungan sosial dapat dilakukan melalui dua mekanisme, yakni secara mandiri dan melalui agen. Bagi masyarakat yang membutuhkan bantuan tetapi tidak memiliki perangkat telepon seluler, pengajuan dapat dibantu melalui agen sehingga tetap dapat mengakses layanan tersebut.
Melalui sinergi TP Posyandu dan Disdukcapil ini, diharapkan kader semakin memahami pemanfaatan IKD serta mampu membantu masyarakat mengakses layanan perlindungan sosial, sekaligus mendukung penyaluran bantuan yang lebih tepat sasaran.
Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan
(Tim Media Bagian Umum Setda Kota Pekalongan)
PRINT +
DOWNLOAD PDF