Pemkot Dorong Penataan Kawasan Kumuh dan Rehabilitasi RTLH

Pemkot Dorong Penataan Kawasan Kumuh dan Rehabilitasi RTLH
 
Kota Pekalongan – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan terus mendorong peningkatan kualitas permukiman melalui penataan kawasan kumuh dan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Upaya tersebut dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, tertata, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal itu disampaikan Wakil Wali Kota (Wawalkot) Pekalongan, Hj. Balgis Diab saat mewakili Wali Kota Aaf membuka kegiatan Program Review Penataan Kawasan Kumuh dan Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Ruang Buketan, Sekretariat Daerah Kota Pekalongan, Jumat siang (23/10/2026).
 
Dalam sambutannya, Wawalkot Balgis menyampaikan apresiasi kepada Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri RI dan Koso Nippon Jepang atas dukungan serta kerja sama dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. 
 
"Kolaborasi ini diharapkan dapat memberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan di Kota Pekalongan,"ucapnya.
 
Menurutnya, penataan kawasan kumuh dan rehabilitasi RTLH merupakan bagian penting dari upaya pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pembangunan tidak hanya diukur dari banyaknya infrastruktur yang dibangun, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah.
 
Ia menjelaskan, penataan kawasan kumuh perlu dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan berbagai aspek, mulai dari sanitasi, drainase, akses air bersih, pengelolaan sampah, hingga kondisi sosial dan ekonomi masyarakat. Sementara itu, rehabilitasi RTLH bukan sekadar memperbaiki bangunan, melainkan juga membantu masyarakat memperoleh tempat tinggal yang aman, sehat, dan layak.
 
“Evaluasi harus menjadi sarana pembelajaran agar kebijakan dan program pembangunan ke depan semakin efektif, tepat sasaran, dan memberikan dampak yang lebih besar bagi masyarakat,” tegasnya.
 
Balgis menilai, kegiatan Program Review menjadi momentum strategis untuk meninjau pelaksanaan program, mengidentifikasi keberhasilan maupun kendala, serta merumuskan rekomendasi perbaikan berdasarkan kondisi dan kebutuhan nyata di lapangan.
 
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah terkait memperkuat koordinasi lintas sektor, menyelaraskan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatkan akurasi data agar setiap program benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Selain itu, ketepatan sasaran, kualitas pekerjaan, transparansi pelaksanaan, dan pemeliharaan hasil pembangunan perlu menjadi perhatian bersama.
 
Lebih lanjut, kata Balgis, penataan kawasan kumuh dan rehabilitasi RTLH diharapkan dapat terintegrasi dengan program sanitasi, penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, penanganan banjir dan rob, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. 
 
"Dengan pendekatan tersebut, pembangunan permukiman tidak hanya menyelesaikan persoalan jangka pendek, tetapi juga menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan,"tegasnya.
 
Melalui kegiatan ini, ia berharap dapat menghasilkan rekomendasi yang konkret, terukur, dan dapat ditindaklanjuti dalam kebijakan maupun program pembangunan. 
 
"Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah, BSKDN Kemendagri RI, Koso Nippon Jepang, dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan terus diperkuat demi meningkatkan kualitas hunian dan kesejahteraan masyarakat Kota Pekalongan,"tutupnya.

Sumber : Dinkominfo Kota Pekalongan
(Tim Media Bagian Umum Setda Kota Pekalongan)