Kota Pekalongan Pertahankan Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut
- PEMERINTAHAN
-
PRINT +
DOWNLOAD PDF
Kota Pekalongan Pertahankan Opini WTP ke-11 Kali Berturut-turut
Semarang – Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025. Raihan ini menjadi yang ke-11 kali secara berturut-turut sejak tahun anggaran 2015.
Opini WTP tersebut diterima setelah penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, kepada Wakil Wali Kota Pekalongan, Hj. Balgis Diab, di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Banyumanik, Semarang, Kamis (11/6/2026).
Wakil Wali Kota Pekalongan, Balgis Diab, mengungkapkan rasa syukur atas capaian tersebut dan mengapresiasi seluruh jajaran Pemerintah Kota Pekalongan yang telah bekerja keras menjaga tata kelola keuangan daerah secara akuntabel dan transparan.
“Alhamdulillah, di tengah berbagai tantangan yang dihadapi Kota Pekalongan, mulai dari kebakaran Gedung Setda pada Agustus 2025 hingga penanganan banjir akibat tanggul jebol, Pemerintah Kota Pekalongan tetap mampu mempertahankan opini WTP untuk ke-11 kalinya secara berturut-turut,” ujarnya.
Menurutnya, capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkot Pekalongan dalam mewujudkan pengelolaan keuangan yang baik sekaligus membuka peluang memperoleh insentif fiskal dari pemerintah pusat sebagai bentuk apresiasi atas kinerja keuangan daerah.
Ia menegaskan bahwa opini WTP harus menjadi motivasi bagi seluruh perangkat daerah untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, akuntabilitas, dan pelayanan kepada masyarakat.
"Terima kasih kepada Sekretaris Daerah beserta seluruh perangkat daerah yang telah berkontribusi dalam penyusunan LKPD Tahun Anggaran 2025 sehingga Kota Pekalongan kembali meraih opini tertinggi dari BPK RI,"tegasnya.
Kepala BPKAD Kota Pekalongan, Cayekti Widigdo, menegaskan bahwa opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Pekalongan bukan sekadar prestasi administratif, melainkan menjadi indikator penting bahwa pengelolaan keuangan daerah telah berjalan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
"Opini WTP merupakan tolok ukur utama tata kelola keuangan pemerintah daerah yang baik. Capaian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan disusun secara wajar dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih dari itu, WTP menjadi modal penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan APBD yang dilakukan pemerintah daerah," terang Cayekti.
Ia menjelaskan, predikat WTP juga memberikan berbagai dampak positif bagi daerah. Selain memperkuat kepercayaan publik, capaian tersebut dapat menjadi pertimbangan pemerintah pusat dalam penyaluran berbagai bentuk dukungan pendanaan, termasuk dana insentif dan bantuan pembangunan.
"Laporan keuangan yang kredibel juga menciptakan iklim investasi yang sehat karena memberikan kepastian dan kepercayaan bagi para investor,"ujarnya.
Ia menyebut, pada akhirnya, tata kelola keuangan yang baik akan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program pembangunan, pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan yang dapat dilaksanakan secara tepat sasaran.
"Keberhasilan mempertahankan opini WTP hingga 11 kali berturut-turut merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, dukungan DPRD, serta komitmen bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,"tukasnya.
Sumber : Dinkominfo & Prokompim Kota Pekalongan
(Tim Media Bagian Umum Setda Kota Pekalongan)